Miris, Data ICW Sebut Mayoritas Koruptor Masih Divonis Ringan Pada 2018

Miris, Data ICW Sebut Mayoritas Koruptor Masih Divonis Ringan Pada 2018 – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, sebagian besar koruptor belum diberi hukuman optimal. Berdasar pada catatan ICW, selama 2018 rata-rata keputusan pidana masalah korupsi cuma 2 tahun 5 bulan penjara.

“Sebagian besar 79 % memutuskan kelompok mudah untuk 918 terdakwa untuk semua tingkat pengadilannya,” tutur Periset ICW Lalola Easter di kantornya, Jakarta Selatan, Minggu (28/4).

ICW membagi keputusan itu pada masing-masing tingkatan pengadilan. Hasilnya, Pengadilan Negeri (PN) tingkat pertama terbanyak keluarkan keputusan mudah pada 749 terdakwa atau seputar 81,59 %.

Sesaat, pada tingkat banding atau yang diadili di Pengadilan Tinggi (PT), keputusan kelompok mudah diserahkan kepada 159 terdakwa atau seputar 17,32 %. Sedang, keputusan mudah yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) pada keputusan kasasi atau pemeriksaan kembali (PK) diserahkan kepada 10 terdakwa.

Sesaat, ada 180 keputusan kelompok tengah yang dikeluarkan oleh instansi peradilan. Vonis kelompok tengah ini sekitar pada hukuman sepanjang 4 sampai 10 tahun penjara.

Pada kelompok ini, pengadilan tingkat pertama atau PN keluarkan keputusan tengah pada 131 terdakwa atau 72,78 %, PT keluarkan keputusan tengah pada 35 terdakwa atau 19,44 %, serta MA keluarkan keputusan kelompok tengah pada 14 terdakwa atau 7,78 %.

Untuk keputusan kelompok berat, yaitu hukuman pada 10 tahun penjara ke atas sampai seumur hidup, totalnya ada 9 terdakwa. Kelompok berat itu diputus oleh tiga tingkat pengadilan, semasing pada tiga terdakwa.

Selanjutnya, pengadilan memberikan vonis bebas pada 26 orang terdakwa selama 2018. Vonis bebas terbanyak dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama atau PN dengan 21, lalu pada tingkat PT 4 orang divonis bebas, serta MA 1 terdakwa divonis bebas.

Walau demikian, ICW mengatakan jika rata-rata keputusan pada tahun 2018 bertambah dibandingkan tahun 2016 serta 2017. Pada dua tahun awalnya, rata-rata keputusan pada masalah korupsi ada di angka 2 tahun 2 bulan.

“Jadi memang trend keputusan pada semasing tingkat pengadilan semenjak 2016 memang alami penambahan, walau tidak relevan, serta cenderung masih tetap sama, PN serta PT masih tetap memutuskan pada kelompok mudah serta keputusan MA ada pada kelompok tengah,” sebut Lola.